TNI menyiagakan sekitar 600 personel usai Cina mengklaim sepihak perairan Natuna Utara. Pasukan ini sudah menjalani apel yang digelar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono.
Pasukan terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjipatadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadja dan Satrad 212 Natuna).
Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing, merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia, kata Laksamana Madya Yudo.
Polemik bermula ketika China mengklaim sepihak Laut Natuna Utara melalui Nine Dash-Line. Melalui Nine Dash-Line itu, China mengakui Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya, baik darat maupun perairan.
Pada Desember 2019 lalu, kapal penjaga laut China muncul diperbatasan perairan Natuna Utara. Posisi mereka belakangan diketahui masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia secara ilegal.
Laksamana Madya Yudo selaku Pangkogabwilhan I telah menerima tugas dan wewenang untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing. Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara, darat.
TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia, ucap Laksamana Madya Yudo.
Meski angkatan perang siaga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sebenarnya"santai"dan"Cool"kita selesaikan dengan baik,"katanya.
Prabowo lantas memastikan masalah ini akan"diselesaikan dengan baik,"sebab bagaimanapun China negara sahabat".
