Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Hari Suprayogi mengatakan, pihaknya terus mengebut pembangunan bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Pembangunan bendungan ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta
Hingga saat ini, dia menuturkan, perkembangan pembangunan dua bendungan tersebut sudah mencapai 18 persen untuk kontruksi. Sementara untuk pembebasan lahan sudah 80 persen.
"Itu semua APBN. Pemerintah Pusat semua baik lahan maupun konruksi. Rp 1,2 triliun untuk kontruksi. Kalau pembebasan lahannya Rp 1,5 triliun.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jika nanti kedua Bendungan yang berlokasi di Kabupeten Bogor Itu rampung akan membantu mengurangi banjit di Jakarta.
Saat beroperasi nanti, Bendungan Sukamahi mampu menampung air 1,6 juta meter kubik (m3) dan Bendungan Ciawi memiliki daya tampung 6,4 juta m3. Kedua bendungan tersebut mampu mengurangi aliran air saat musim hujan ke Jakarta.
Proyek bendungan Ciawi dan Sukamahi digagas pada tahun 2016. Pembangunan Bendungan Sukamahi ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-PT Basuki Rahmanta Putra KSO dengan nilai Rp 436,97 miliar.
Untuk pembangunan Bendungan Ciawi, Kontraktor penggarapnya adalah PT Brantas Abipraya-PT Sac Nusantara KSO dengan nilai proyek Rp 757,8 miliar melalui kontrak tahun jamak (multi years).
Saat ini progres kontruksi kedua waduk tersebut mencapai 45 persen.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bambang Hidayah mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan dua bendungan tersebut dapat selesai pada tahun ini.
"Sekarang sedang dilakukan percepatan. Targetnya selambat-lambatnya tahun 2020. itu bisa dirasakan. Bisa bareng (selesai) sehingga permasalahan banjir bisa kita kurangi,"ujar dia.
Menurut dia, kehadiran kedua bendungan bisa menekan debit banjir di hulu hingga 30 persen.
"Kalau untuk hulu, Bogor bisa mengurangi 30 persen. Kalau untuk Manggarai, 12 persen," urai dia
"Karena semakin ke hilir debitnya makin besar. Kalau di Bogor sudah 400 meter kubik, di Manggarai sudah bisa diatas 600 meter kubik,"ujar Bambang.
Sebelum nya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya fisik dan non fisik untuk mengurangi resiko bencana banjir di Indonesia. Pembangunan infrastruktur fisik seperti bendungan, bendung, embung, normalisasi sungai, banjir kanal, dan lainnya tak akan segera menyelesaikan masalah banjir, sehingga harus diikuti dengan non fisik.
Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menekankan, penyelesaian banjir harus diikuti dengan pendekatan non fisik, antara lain sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Komunitas peduli sungai, penghijauan kawasan hulu sungai, serta edukuasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.
"Banjir tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ifrastruktur yang dibangun seperti bendungan dibangun untuk mengurangi banjir misalnya periode ulangan 50 tahun. Apabila hujan yang turun lebih besar dari itu tentu akan mengakibatkan banjir," ungkap Hari.
Sebagai cacatan, dalam periode 2015-2018, Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA telah membangun fasilitas pengendali banjir seperti pembangunan tanggul sungai dan kanal banjir yang tersebar diseluruh Indonesia sepanjang 869 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun.
Pada 2019, pembangunan akan dilanjutkan sepanjang 131 km dengan anggaran sebesar Rp 3,894 triliun. Diantaranya adalah pembangunan sistem pompa Sungai Bendung di Palembang dan Sentiong di Jakarta.
Namun, Hari Suprayogi mencermati adanya tantangan dalam pembangunan pengendali banjir, yakni masalah sosial terkait pengadaan tanah. Sebagai contoh, ia menyebut program normalisasi Sungai Ciliwung yang kini masih menunggu keputusan pembebasan lahan.
"Salah satunya program normalisasi Sungai Ciliwung berupa pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km masih menuggu pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari 33km, telah diselesaikan 17 km atau setengahnya,"kaya Hari.
